Jaring masukan BPPKI Yogyakarta dengan Pemkab. Bantul. Hasil penelitian dan pengkajian sektor komunikasi dan informatika baik bagi pembangunan daerah
Masih dalam rangkaian jaring pendapat dan masukan (audiensi) antara BPPKI Yogyakarta dengan pemerintah daerah terkait peningkatan sinergitas dan relevansi hasil-hasil penelitian, Kamis 13 Februari 2014 BPPKI Yogyakarta melakukan audiensi dengan Pemerintah Kab. Bantul. Dalam kunjungannya, BPPKI Yogyakarta ditemui langsung oleh Klau Sakti Sentosa selaku Kabid. Dalitbang Kab. Bantul. Pada saat itu, hadir pula Bagian Humas Kab. Bantul, Kabag Sarana Prasarana BAPPEDA Bantul, dan wakil dari Kantor Pelayanan Data dan Teknologi, KPDT. Pertemuan ini disambut dengan gembira oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terlebih dengan banyaknya problematika yang dihadapi pemerintah terkait dengan sektor komunikasi dan informasi baik dari sisi internal pemerintah maupun eksternal. Salah satunya diungkapkan oleh Bagian Humas Kab. Bantul, Ibu Tunik.
“Ragam media informasi yang digunakan masyarakat cukup menyulitkan Pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang efektif dan efisien. Kami tidak tahu apakah metode yang dilakukan selama ini sudah efektif tersampaikan ke masyarakat ataukah kami perlu menggunakan media lain,” kata Tunik.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi bisa jadi merubah pola komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan kajian tentang metode yang tepat dalam menyampaikan informasi publik.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kawaningrum (KPDT). Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi berimpak pada perilaku anak dan remaja. Khusus Kab. Bantul, persoalan ini mendapat perhatian khusus terlebih dengan maraknya kasus efek negative jejaring sosial yang juga melanda Kab. Bantul. Jika ada kajian tentang pengaruh teknologi informasi khususnya daerah Bantul, pemerintah dapat mengupayakan langkah pencegahan dampak buruk TI dan juga upaya pemberdayaan masyarakat melalui TIK.
Sedangkan di sisi internal pemerintahan, pelaksanaan e-Government merupakan bagian dari Quick Wins Kab. Bantul. Meski belum optimal dan serentak, langkah menuju kesana sudah berlangsung. Implementasi e-Government sangat penting artinya bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan, dan akuntabel. Demikian yang disampaikan oleh Kawaningrum. Meski demikian, cukup banyak permasalahan masih dihadapi pemerintah Kab. Bantul seperti kesiapan SDM, komitmen pimpinan dan SDM, serta arus informasi yang masih terhambat karena sistem yang belm terintegrasi.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling bekerja sama khususnya dalam kegiatan pengkajian dan pengembangan demi pembangunan komunikasi dan informatika Kab. Bantul yang berdaya guna.
