Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Jakarta sesuai dengan tupoksinya yakni melakukan penelitian yang mendukung kebijakan pemerintah, di tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan penelitian tentang Penerapan dan Difusi E-Goverment (Kasus di Kabupaten Muaro Jambi, Belitung, dan Kota Jakarta Pusat). Penelitian ini terkait dengan gambaran tentang sistem pelayanan publik melalui media elektronik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kabupaten Muarojambi, dan Kabupaten Belitung, yang mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pelayanan publik melalui media elektronik, regulasi, serta tanggapan / persepsi masyarakat di ketiga wilayah tersebut terhadap sistem pelayanan publik melalui media elektronik di wilayahnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skor rata-rata variabel penerapan e-Government dalam situs pemerintah daerah, untuk wilayah Kabupaten Belitung diperoleh skor rata-rata (4,10) dengan kriteria sangat tinggi. Skor ini mendeskripsikan bahwa responden yang berasal dari wilayah Kabupaten Belitung menilai bahwa situs web www.belitungkab.go.id dapat dijadikan sebagai media untuk menerapkan pelayananan publik melalui media elektronik, yang dapat mendukung program e-Government. Masyarakat setempat juga telah mempunyai kemauan yang tinggi untuk menjadikan media elektronik (situs web) sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk menikmati pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat diperoleh skor rata-rata (4,31) dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa responden yang berada di wilayah ini telah merasakan kegunaan dari situs web www.pusat.jakarta.go.id, sebab para penggunanya dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Dan untuk wilayah Kabupaten Muarojambi diperoleh skor rata-rata sebesar (3,87) dengan kriteria tinggi. Skor ini menggambarkan bahwa respondennya telah menganggap penerapan e-Government di Kabupaten Muarojambi, telah turut difasilitasi dengan situs web www.muarojambi.go.id. Hal ini tentunya tak lepas dari keyakinan para penggunanya bahwa pelayanan publik melalui situs web memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan pelayanan publik secara konvensional. Responden juga telah menunjukkan minat yang tinggi untuk melakukan difusi inovasi di bidang pelayanan publik melalui media elektronik, yang difasilitasi dengan situs web www.muarojambi.go.id.
Adapun saran dalam penelitian ini yakni Pertama, untuk meningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penerapan e-Government diperlukan kerja sama berbagai pihak, baik dari pihak eksekutif di jajaran Pemerintah Daerah, pihak legislatif, dan instansi terkait seperti Direktorat e-government yang bernaung dibawah Kementerian Kominfo yang dapat memberikan bimbingan teknis maupun saran untuk meningkatkan kualitas program e-government. Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi terkait dengan tupoksi sebagai pengelola situs web/e-Government, baik melalui perekrutan baru maupun melatih pegawai yang telah ada, mutlak diperlukan agar situs web yang telah ada dapat terus dipantau dan dirawat dari semua sisi, mulai dari tampilan yang menarik, informasi yang update, tingkat keamanan, hingga terciptanya interaksi dua arah dengan para penggunanya. Dan ketiga, sosialisasi dan aksesibilitas. Dengan terciptanya situs web di masing-masing daerah, diperlukan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh sehingga program e-Government yang ditempuh melalui pengadaan situs web bukan hanya sekedar ada, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Sosialisasi harus diimbangi dengan usaha meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses internet dan meningkatkan fasilitas dan prasarana yang mendukung. (ac)
