Adanya Rapat Koordinasi Komunikasi dan Informatika (Rakor Kominfo) Indonesia Bagian Timur ini harus dapat berfungsi sebagai media guna sinkronisasi program kegiatan Kominfo pusat dengan daerah. Ini sangat penting, karena pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika terus mengalami perkembangan cukup pesat.
Demikian dikatakan Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Jawa Timur, Akhmad Sukardi dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Kominfo Jatim Haryogi pada acara Rapat Koordinasi Komunikasi dan Informatika (Rakor Kominfo) Indonesia Bagian Timur di Surabaya, Kamis (16/5).
Menurutnya, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan public telah membawa konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah berperan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik dalam kehidupan masyarakat. Ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, perdagangan, pariwisata, serta mengurangi kesenjangan wilayah dengan memperluas akses informasi antara wilayah terpencil.
Lebih dari itu, saat ini dunia media komunikasi telah dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi yang menjadikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi tanpa dibatasi oleh wilayah dan waktu. Informasi dari mancanegara pun kini mudah diakses masyarakat kapanpun mereka kehendaki.
Namun dibalik semua itu, saat ini juga masih ada warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media baru, sehingga menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memfasilitasi agar mereka memperoleh informasi.
Atas dasar itu, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan fasilitasi informasi. Saat ini telah dibangun telecenter atau rumah pintar di 38 kabupaten kota se Jawa Timur. Program ini merupakan pembelajaran TIK untuk masyarakat di pedesaan dalam guna meminimalisasi kesenjangan informasi dan komunikasi serta mengurangi gagap teknologi. Selain itu, menyelenggarakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai wadah komunikasi sosial di masyarakat untuk memilih dan memilah informasi.
Selain itu, implemnetasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga telah membawa konsekuensi terbentuknya Komisi Informasi Jawa Timur serta terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ini dilakukan guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi.
Oleh karena itu, dalam rakor ini diharapkan dapat ditindaklanjuti adanya permasalahan yang terjadi serta mampu mengakomodasi kebutuhan yang ada di daerah sesuai dengan skala prioritas dan karakteristik daerah.
Kepala Biro Perencanaan Kemkominfo RI, Hedi M Idris mengatakan, tujuan dari rakorda merupakan wahana untuk sosialisasi dan sinkronisasi program kegiatan KOminfo Tahun 2013 antara pusat dan daerah secara terpadu. Selain itu juga untuk menjaring aspirasi daerah dalam rangka penyusunan program kegiatan Tahun 2014 bidang komunikasi dan informatika.
Peserta rakorda merupakan lembaga yang yang berasal Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Pengelola Data Elektronik tingkat provinsi dan kabupaten kota di wilayah Indonesia Timur. (put)
sumber : http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/35313
