Bandung- Puslit
bang APTIKA dan IKP menyelenggarakan konsinyering Penyusunan Program Kerja Tahun 2014 serta Penyusunan Laporan Tahun 2013 Puslitbang Aptika dan IKP, Hotel Grand Aston, Bandung, 25 s.d 26 April 2013. Acara ini dibuka oleh Kapuslitbang APTIKA dan IKP, Septriana Tangkari, dan dihadiri oleh pejabat eselon III, IV, para peneliti dan calon peneliti, beserta staf dilingkungan Puslitbang APTIKA dan IKP. Kegiatan ini bertujuan melakukan persiapan dan koordinasi dalam menyusun program dan rencana kerja Puslitbang Aptika dan IKP tahun 2014, dan persiapan evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Puslitbang Aptika IKP tahun 2013.
Dalam sambutannya, Kepala Puslitbang APTIKA dan IKP, Septriana Tangkari berharap bahwa program kerja Puslitbang Aptika dan IKP kedepan maupun tahun yang sedang berjalan, harus tepat sasaran, serta output, dan outcome-nya harus bermanfaat, juga menunjang pelaksanaan program Satuan Kerja pelaksana, dan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan. “Program kerja harus dikerjakan dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh pegawai di lingkungan Puslitbang Aptika dan IKP karena merupakan hasil pemikiran dan perumusan bersama,” ujar Mantan Kepala BBPPKI Makassar tersebut.
Kabid Evaluasi dan Pelaporan Puslitbag APTIKA dan IKP, Agus Haryono menambahkan, perlunya pendataan komputer untuk mendukung jalannya kegiatan Puslitbang APTIKA dan IKP secara maksimal. “Masih banyak pegawai yang belum memiliki komputer, bila memungkinkan anggaran direvisi, karena pengadaannya seringkali tidak optimal,” ujar Kabid Evaluasi dan Pelaporan Puslitbag APTIKA dan IKP tersebut.
Teddy Sukardi, Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), menyampaikan presentasi bertemakan “Penelitian TIK, suatu peluang dan tantangan.”“Peneliti sebaiknya mencari metodologi yang tepat untuk mendapatkan masalah-masalah apa yang ada, peneliti juga harus cerdas membaca psikologi, sosiologi, dan budaya bangsanya, untuk teorinya dapat dikombinasikan dari berbagai bidang,” ujar Teddy Sukardi.
Pada kesempatan yang sama, Devi Ananta, Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Kementerian PAN & RB, mengatakan bahwa setiap Kementerian diwajibkan untuk meng-upload LAKIP pada publik, sehingga dapat diakses oleh semua Kementerian, dan bagi Kementerian yang tidak bisa ditemukan LAKIP-nya di website, penilaiannya akan turun.
“Permasalahan yang sering terjadi dalam membuat LAKIP biasanya copy paste. Kebanyakan isinya membiayai hasil, bukan masukan, yang dilaporkan hasil bukan kesibukan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur tersebut.
Kegiatan konsinyering ini berlangsung dalam bentuk ceramah, diskusi kelompok, dan kerja on the spot. (NM)
