Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kemeterian Lembaga (RKA-KL) sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan agar dapat memberikan acuan kerja sesuai arah yang ditetapkan oleh  tupoksi BBPPKI Medan tahun anggaran 2015. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan  Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan melakasanakan penyusunan RKA-KL yang dilaksanakan selama  3 (tiga) hari pada tanggal 3 s/d 5 September bertempat  Sibayak International Hotel  Brastagi Kabupaten Karo. Yang dihadiri  oleh  nara sumber Prof.Dr.Suardi Lubis, Kadis kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik SH, M.HUM, Kepala  Balitbangda Provsu , seluruh pegawai BBPPKI Medan. Dalam  laporannya  Ketua pelaksana Kasubbag Keuangan  Lahmuddin Harahap,SE menyampaikan dengan diadakannya kegiatan penyusunan rencana anggaran ini kami harapkan hasilnya dapat bermanfaat dan berguna  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa  yang akan datang  yaitu pelaksanaan   anggaran tahun 2015. Berpedoman pada peraturan  Menteri keuangan Nomor: 136/PMK.02/2014 yaitu petunjuk  penyusunan dan penelahaan RKAKL, dan PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA.2015. Acara  ini dibuka secara langsung  Kepala BBPPKI Medan Drs. Irbar Samekto MSi, dalam  sambutannya menegaskan penelitian  yang dilaksanakan fungsional peneliti  diharapkan mampu melihat kebutuhan  dari Pemerintah daerah dan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan daerah di lokasi penelitian memasuki tahun  2015 untuk kedepan peneliti harus dapat  meningkatkan kinerja. BBPPKI Medan cukup berbangga hati, fungsional  peneliti kita saudara  Yusrizal, S.Kom.Eng mendapatkan juara  II peringkat  temu ilmiah di Yogyakarta, “ ujarnya. Pada  kesempatan ini sekaligus dilaksanakan pemaparan term Of Refrence (TOR) peneliti untuk penelitian tahun 2015 yang diikuti 11 peneliti BBPPKI Medan Yaitu:

1. Drs. Ali Murthada M. Arifin, Pemanfaatan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) sebagai  Penyampaian  Informasi pembangunan  Kepada Masyarakat di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur.
2. Burhanuddin Panjaitan, SH, Peranan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Dalam  peningkatan  Akses Informasi di Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat.
3. Jarudo Damanik, S.Kom, Optim
4. Drs. Amiruddin Z, MA, Efektifitas  Pemanfaatan KIM sebagai  sarana  Informasi  komunikasi masyarakat Wilayah Perbatasan desa Sajingan kabupatn Sambas Kalimantan Barat.
5. alisasi Program USO dalam konteks Pengembangan E-Government Di kabupaten Sambas Kalimantan  Barat.
6. Erisvaha Kiki Purwaningsih, M.Kom , Pengembangan Wifi Kabupaten Sebagai Upaya  Perluasan  Akses Informasi Bagi Masyarakat Wilayah Perbataasan Menggunakan Metode Enterprise Architecture Planning.
7. Idawati Pandia, S.Sos, Peran TV  Dalam menumbuhkan Nasionalisme masyarakat.
8. Yusrizal, S.Kom M.Eng, Model Tata Kelola teknologi Informasi sebagai optimalisai Projek TIK Kominfo Dalam Konteks Public Private Partnership.
9. Budiman , S. Sos, Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penyebar Informai di Wilayah Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Abdul Rahman Harahap S.Sos  , Kajian model pengembangan peran Humas dalam penyebaran informasi public
11. Tristania RAP, M. Kom, Penerimaan dan Pemanfaatan Internet melalui M-PLIK oleh masyarakat Perbatasan Di Entikong, Kalimantan Barat.
12. Drs.Arifuddin, M.Si, Peran Pers Lokal ( surat kabar Lokal) Dalam Character Building di Kota Pontianak – Kalimantan Barat.

Sementara Kepala Balitbang Provsu  yang diwakili  Funsional peneliti Jonni Sitorus menjelaskan, perlunya peningkatan intensitas kegiatan koordinasi dengan seluruh SKPD pemprovsu maupun lembaga-lebaga penelitian  lainnya di Sumatera Utara. Mulai  dari perencanaan  program dan kegiatan kelitbangan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, hasil–hasil penelitian ,workshop , lokakarya , symposium, kerjasama litbang, forum komunikasi kelitbangan publikasi dan diseminasi hasil-hasil litbang. Pada kesempatan yang sama  nara sumber Kadis kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik SH, M.HUM mengatakan sampai  sat ini masih ada daerah-daerah  yang sinyal  telepon tidak sampai ketempat tersebut, padahal komunikasi sangat  dibutuhkan ,maka  pemerintah perlu membuat desa pintar agar mayarakat  didaerah  dapat  berhubungan  melalui jaringan Web. Pelaksanaan kegiatan RKA-KL berjalan  lancar dan sukses para peserta sangat antusias memberikan  masukan  , saran  yang membangun. Nara sumber dari Mitra Bestari BBPPKI Medan  yaitu Prof. Dr. Suwardi Lubis, Msi sangat membantu peneliti untuk menyempurnakan TOR dengan memberikan diskusi  dan evaluasi  TOR penelitian  ,” untuk menghasilkan  suatu penelitian yang sempurna, sebelum dilaksanakannnya penelitian perlu dilakukan pra survei  dilapangan ,” ujarnya . Oleh karna  itu  peneliti  diharapkan terus mengembangkan  wawasan dan gagasan guna menghasilkan data informasi penelitian  yang dapat dimanfaatkan dalam  penyusunan  kebijakan pembangunan  bidang komunikasi dan informatika.

Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 bertempat di Ruang Kemuning Topas Galeria Hotel Jl. Pasteur Bandung telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tahun 2014 Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung bertemakan “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Komunikasi & Informatika Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Yang Sejahtera” yang dibuka secara resmi oleh Kepala BPPKI Bandung Drs. Parulian Sitompul, MA. Acara tersebut dihadiri oleh 75 orang peserta yang terdiri dari mewakili Dinas Kominfo Kota Bandung, mewakili Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Provinsi Jawa Barat dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Kota Bandung, Pelaku UKM di Kota Bandung , Mahasiswa UNPAD Bandung, Peneliti dan Litkayasa BPPKI Bandung.

Dalam kata sambutannya, beliau mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini sudah saatnya para pelaku usaha utamanya pelaku UKM memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2015. Sejalan dengan hal itu, maka keterbukaan informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 juga perlu segera diterapkan terutama yang berkaitan dengan keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi di bidang usaha bagi Kalangan UKM.

Selain itu beliau juga menambahkan, seminar hasil penelitian perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM peneliti di lingkungan BPPKI Bandung serta meningkatkan kualitas hasil penelitian sebagaimana topik dalam seminar tersebut. Selain itu seminar tersebut dilakukan untuk menyinergikan arah penelitian agar sesuai dengan visi Badan Litbang SDM Kominfo yaitu meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Pada acara tersebut ditampilkan dua orang penyaji yang mempresentasikan Hasil Penelitian TIM BPPKI Bandung yang berjudul : “Implementasi UU KIP Dalam Mewujudkan Good Governance dan Penerapan e-business Pada Pelaku UKM” dengan nara sumber Prof. Atie Rachmiatie, M.Si dari Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Isalam Bandung dan Dr. Tasya Aspiranti, SE, M.Sc dari Program Pasca Sarjana Manajemen Universitas Islam Bandung. (AS)

Kepala BPPKI Bandung Drs. Parulian Sitompul, MA sedang memberikan sambutan pada acara Seminar Hasil Penelitian

C. Suprapti Dwi Takariani sedang menyajikan presentasi hasil penelitian tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Dr. Tasya Aspiranti selaku narasumber sedang memberikan masukan pada seminar hasil penelitian

Salah seorang penanya, Dikdik Wardiyana dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Provinsi Jawa Barat

Bandung – Pada hari Senin, 15 September 2014, Kepala BPPKI Bandung (Drs.Parulian Sitompul, MA) beserta pejabat struktural (Dra. Betty Djuliati, Doddy A Hanggi, SH, dan C.Suprapti Dwi Takariani, SH, M.Si) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kominfo Kota Bandung.

Kunjungan kerja diawali ke Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Jl.Tamansari No 55 Bandung. Bertempat di ruang kerja Kadis Kominfo Provinsi Jawa Barat, langsung diterima oleh Kadis Kominfo Jawa Barat Dr. H. Dudi Sudrajat Abdurachim, MT. Pada kesempatan itu, kepala BPPKI Bandung menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja tersebut, selain bersilaturahim karena secara kelembagaan BPPKI Bandung ingin selalu dekat dengan mitra kerjanya khususnya Diskominfo. Berkaitan dengan kunjungan itu, Kepala BPPKI Bandung juga menyampaikan program kerja BPPKI Bandung tahun 2014 yakni Publikasi Hasil Penelitian yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2014 mendatang serta rencana dan program kerja tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan keinginan kepala BPPKI Bandung untuk melakukan kerjasama berupa kegiatan penelitian dan pengkajian yang berbasis daerah dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di daerah terutama yang berkaitan dengan bidang kominfo.

Kunjungan selanjutnya adalah ke Diskominfo Kota Bandung, Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, yang ditemui langsung oleh Kadis Kominfo Kota Bandung, Aos Wijaya A. Bintang, SE, M.Si. Selain silaturahim dan ingin juga menjajagi kemungkinan dilakukan kerjasama di bidang pengkajian yang berbasis daerah atau lokal dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di Kota Bandung. Sebab Kota Bandung merupakan kota wisata, pendidikan, budaya, dan sejarah, tegas Kepala BPPKI Bandung. Dari beberapa aspek tersebut mungkin perlu dilakukan kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian sehingga sasaran strategis Pemerintah Kota Bandung tercapai, tambahnya.

Kadis Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dr. H Dudi Sudrajat Abdurachim, MT dan Kadis Kominfo Kota Bandung, Aos Wijaya A Bintang, SE, M.Si, sangat antusias dan menyambut baik kerjasama tersebut, karena pada dasarnya sebagai mitra kerja perlu selalu dijalin kerjasama yang baik khususnya kerjasama yang berkaitan dengan bidang kominfo. (SDT)

Kepala BPPKI Bandung, Drs. Parulian Sitompul, MA sedang berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dr. Dudi Sudrajat Abdurachim, MT

Kepala BPPKI Bandung, Drs. Parulian Sitompul, MA sedang berbincang dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, Aos Wijaya A. Bintang, SE, M.Si.

Bandung – Jargon think before posting yang umumnya dikenal di lingkungan netizen yang beretika memang belum sepenuhnya diterapkan terutama terhadap para netizen pemula yang masih kerap seenaknya dan menganggap jejaring media sosial itu hanyalah ranah pribadinya sendiri tanpa memperhatikan pengguna lainnya. Dari kasus @kemalsept, netizen pemula hendaknya mengerti bahwa segala bentuk tulisan (postingan) di internet yang memiliki kandungan: provokasi, hinaan, cacian sebaiknya dihindari karena dapat berpotensi melakukan pelanggaran UU ITE. Hal tersebut diungkapkan Badar Agung Nugroho, calon peneliti BPPKI Bandung pada acara Kajian Isu Media Cetak Daerah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 9 September 2014 di Aula BPPKI Bandung. Pada acara tersebut juga disampaikan kajian mengenai Wacana Kenaikan BBM Subsidi dan Dampaknya di Jawa Barat oleh Risa Sunarsi, Kesiapan UKM Kabupaten Bandung Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 oleh Syarif Budhirianto, dan Pro Kontra Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik oleh Dody A. Hanggi.

Salah satu tupoksi BPPKI Bandung adalah melakukan kajian isu media cetak daerah yang mengangkat isu-isu penting yang sedang berkembang dan diberitakan di surat kabar (Pikiran Rakyat, Galamedia, Tribun Jabar, dan Radar Bandung). Kajian tersebut dibahas setiap hari Selasa dan dihadiri oleh kepala Balai, peneliti, litkayasa, dan staf fungsional lainnya. (TP)

Suasana kegiatan Kajian Isu Media Cetak Daerah yang disajikan oleh Kelompok V

Bandung – Menyambut HUT Bandung yang ke-204 pada 25 September mendatang, pohon-pohon di sejumlah jalan protokol Kota Bandung disarungi dengan bendera tiga warna. Sayangnya bendera-bendera tersebut sebagian dipasang dengan menggunakan paku dan stapler. Padahal tujuan awal dari pemasangan bendera Triwarna tersebut adalah untuk memperkenalkan kembali warna yang menjadi ciri khas Kota Bandung yaitu hijau, kuning dan biru. Demikian yang disampaikan Presya Sudjana pada acara Kajian Isu Media Cetak Daerah yang dilaksanakan di Aula BPPKI Bandung pada hari Selasa, 16 September 2014.

Salah satu tupoksi BPPKI Bandung adalah melakukan kajian isu media cetak daerah yang mengangkat isu-isu penting yang sedang berkembang dan diberitakan di surat kabar (Pikiran Rakyat, Galamedia, Tribun Jabar, dan Radar Bandung). Kajian tersebut dibahas setiap hari Selasa dan dihadiri oleh kepala Balai, peneliti, litkayasa, dan staf fungsional lainnya. Selain Presya Sudjana, Dida Dirgahayu menyampaikan kajian mengenai Tuntutan Pengungkapan Kasus Kematian Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir. Kajian mengenai Penggunaan Styrofoam dalam Culinary Night di Kota Bandung disampaikan oleh Didit Praditya dan Karst Citatah di Kabupaten Bandung Barat Terancam Punah oleh Wiwin Winaningsih.(TP)

Kegiatan Kajian Isu Media Cetak Daerah yang disajikan oleh Kelompok I

(Jakarta, 18 September 2014). Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo menyelenggarakan Pra Konvensi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Keahlian Data Centre Management. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage Jl. Ir H. Juanda No. 8 Bogor, dari tanggal 17 – 18 September 2014, dengan target peserta 60 orang yang terdiri dari perwakilan Asosiasi Industri, Praktisi, Akademisi dan perwakilan Pemerintahan.

Pelaksanaan Pra Konvensi penyusunan RSKKNI ini merupakan kelanjutan dari Workshop I yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014 dan Workshop II yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2014, yang nantinya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Konvensi pada bulan Oktober 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sasaran akhir dari keempat kegiatan tersebut adalah tersusunnya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) yang kemudian akan diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk disyahkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Manfaat SKKNI antara lain akan dijadikan panduan penyusunan Kurikulum dan Silabus bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Perguruan tinggi, serta menjadi acuan dalam Uji Kompetensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pada tahun 2014 Pusat Litbang Literasi dan Profesi Kominfo merencanakan Penyusunan RSKKNI untuk 4 (empat) jenis Profesi yaitu : Data Centre Management, Enterprise Architecture Design, Auditor Komunikasi dan Pengarah Acara Televisi. Dalam sambutan pembukaan Kepala Badan Litbang SDM yang dibacakan oleh Dr. Udi Rusadi, MS Peneliti Senior Pusat Litbang Literasi dan Profesi menyatakan bahwa Standar Kompetensi Data Centre Management sangat penting artinya untuk saat ini dan masa yang akan datang utamanya dalam upaya akselerasi atau percepatan peningkatan daya saing angkatan kerja Indonesia bidang Kominfo yang akan segera memasuki era Perdagangan Bebas tahun 2015.

Pada acara Pra Konvensi di Bogor, hadir Nara Sumber dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Muchtar Azis ST, MT dan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi diwakili oleh Anggota Komisi Sertifikasi Bapak Ir Asrizal tatang, MBA

(Jakarta, 24 September 2014). Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TIK Indonesia – Surabaya menyelenggarakan ujian Sertifikasi Nasional berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Keahlian Junior Multimedia dan Grafika Fundamental. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta pada tanggal 22 s/d 24 September 2014.

Kegiatan ini diperuntukkan bagi angkatan kerja muda utamanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang TIK sederajat yang belum memiliki pekerjaan, dengan target peserta sebanyak 80 orang. Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo dalam sambutan pembukaan di wakili Kepala Puslitbang Literasi Profesi Kominfo Ibu Prof. Dr. Gati Gayatri, MA di Hotel Rich Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta beliau menyampaikan pentingnya kegiatan Sertifikasi berbasis SKKNI ini dalam rangka Akselerasi/percepatan penyiapan Tenaga kerja bidang Kominfo di Indonesia, di samping itu, disampaikan juga bahwa Agenda Regional Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2015 memaksa seluruh kawasan ASEAN termasuk Indonesia yang bergabung dalam kesepakatan kawasan perdagangan bebas baik barang maupun jasa termasuk sumber daya manusia. Hal ini merupakan tantangan, peluang sekaligus ancaman bagi tenaga kerja nasional Indonesia sehingga diperlukan tenaga kerja profesional yang tersertifikasi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

Penanggung Jawab pelaksana Sertifikasi dalam laporan pembukaan antara lain menyampaikan bahwa pada tahun 2013 Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan sejenis sebanyak 9 kali dengan jumlah peserta sebanyak 513 orang, sedangkan pada tahun 2014 ini merencanakan akan melaksanakan Fasilitasi Ujian Sertifikasi bagi Angkatan Kerja Muda sebanyak 8 kali, diawali dari Kota Bandung dengan peserta 70 orang, Kota Malang dengan peserta 80 orang, Yogyakarta dengan jumlah target peserta 80 orang akan dilanjutkan ke Surabaya, Pustiknas Ciputat, Semarang, Medan dan terakhir di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (BPPTIK) Cikarang dengan target seluruhnya 500 orang peserta.
Pada akhir laporan disampaikan bahwa bagi lulusan SMK khususnya bidangTIK sederajat yang berminat mengikuti ujian sertifikasi masih diberi kesempatan untuk mendaftarkan secara on-line melalui http://balitbang.kominfo.go.id atau mendaftar manual melalu Contact Person di masing-masing kota. Pelaksanaan ujian berikutnya akan dilajkukan di Surabaya pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2014.

Bandung – Jurnal ilmiah dan Peneliti adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Jurnal ilmiah juga merupakan quick win BPPKI Bandung. Ke depannya para peneliti diharapkan lebih meningkatkan potensinya agar kualitas penelitian lebih baik lagi sehingga juga akan berpengaruh terhadap peningkatan jurnal ilmiah terakreditasi yang dimiliki BPPKI Bandung. Demikian yang disampaikan Kepala BPPKI Bandung, Drs. Parulian Sitompul, MA, dalam acara Pembahasan Hasil Penelitian Mandiri Tahun 2014 yang diselenggarakan pada hari Rabu, 24 September 2014 bertempat di Aula BPPKI Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai BPPKI Bandung dengan mengundang seorang narasumber ahli dari Universitas Islam Bandung, Dr. Dedeh Fardiah, M.Si.

Pada acara tersebut disajikan sebelas hasil penelitian mandiri yang telah dilakukan oleh peneliti dan calon peneliti BPPKI Bandung, di antaranya:

1. Pengembangan Wiki sebagai Implementasi Knowledge Management dan Collaboration Tools di BPPKI Bandung oleh Badar Agung Nugroho
2. Pengembangan Pertunjukan Calung sebagai Media Komunikasi di Era Konvergensi oleh C. Suprapti Dwi Takariani
3. Persepsi Masyarakat terhadap Layanan PT Pos Indonesia di Kabupaten Cianjur oleh Syaidah
4. Konstruksi Realitas Penyiaran pada Televisi Lokal di Era Digital oleh Noneng Sumiaty
5. Apresiasi Masyarakat terhadap Debat Calon Presiden/Wakil Presiden 2014 Melalui Televisi di Kabupaten Subang, Jawa Barat oleh Nana Suryana
6. Kesiapan Stasiun Taz Televisi dalam Menghadapi Era Televisi Digital oleh Risa Sunarsi
7. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat oleh Mulyono Yalia
8. Polarisasi Dukungan pada Pemilihan Presiden 2014 di Media Televisi dan Sikapnya terhadap Masyarakat oleh Syarif Budhirianto
9. Konvergensi Media pada Surat Kabar Lokal (Tantangan Multitask bagi Wartawan) oleh Neti Sumiati Hasandinata
10. Persepsi Wartawan terhadap Aktivitas Jurnalistik Investigasi oleh Dida Dirgahayu
11. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Jurnalistik oleh Parulian Sitompul

Pada acara tersebut Dr. Dedeh Fardiah, M.Si. mengingatkan kembali tentang sistematika laporan penulisan penelitian yang baik dan memberikan masukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti BPPKI Bandung. (TP)

Kepala BPPKI Bandung memberikan sambutan pada acara Pembahasan Hasil Penelitian Mandiri Tahun 2014

Dr. Dedeh Fardiah, M.Si. memberikan saran dan masukan terhadap hasil-hasil penelitian mandiri BPPKI Bandung tahun 2014

Bandung – Sejumlah guru SD di daerah pelosok Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku kesulitan menerapkan Kurikulum 2013 yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2013/2014 atau Juli 2014. Dalam sistem kurikulum tersebut, terdapat beberapa tugas yang mengharuskan siswa menggunakan internet. Pasalnya, SD di Kecamatan Cipongkor dan Gunung Halu yang merupakan daerah pelosok di Kabupaten Bandung Barat belum didukung sarana dan fasilitas IT yang memadai, bahkan sinyal saja masih kesulitan. Hal tersebut diungkapkan Tiari Pratiwi Hutami, dikutip dari Harian Umum Galamedia edisi Sabtu 20 September 2014, yang disampaikan pada kegiatan Kajian Isu Media Cetak Daerah. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, 24 September 2014 bertempat di Aula BPPKI Bandung. Salah satu tupoksi BPPKI Bandung adalah melakukan kajian isu media cetak daerah yang mengangkat isu-isu penting yang sedang berkembang dan diberitakan di surat kabar (Pikiran Rakyat, Galamedia, Tribun Jabar, dan Radar Bandung). Kajian tersebut biasanya dibahas setiap hari Selasa dan dihadiri oleh kepala Balai, peneliti, litkayasa, dan staf fungsional lainnya.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan kajian yang berjudul Pro Kontra Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah (RUU PILKADA) oleh DRPD di Jawa Barat yang disampaikan oleh Yoyo Suhawaya, Modus Penipuan Secara Online di Kota Bandung oleh Noneng Sumiaty, dan Kelangkaan Gas Elpiji Meresahkan Masyarakat di Beberapa Wilayah Jawa Barat.(TP)

Suasana kegiatan Kajian Isu Media Cetak Daerah yang disajikan oleh Kelompok II

Puslitbang Aptika dan IKP pada tanggal 5 September 2014, bertempat di Hotel Royal , Bogor menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), “Kajian Peran Sektor TIK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Penyelenggaraan FGD bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari narasumber terhadap substansi hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan dalam penelitian tersebut. “Penelitian ini adalah Joint Research antara Badan Litbang SDM Kem Kominfo dengan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,” ujar Kapuslitbang Aptika dan IKP, Wiryanta, dalam laporannya.

Basuki Yusuf Iskandar, sebagai narasumber penelaah mengatakan bahwa saat ini IT services di Indonesia masih rendah. Bila dibandingkan dengan Outcome multiplier (OM) yang tinggi dan Income multiplier (IM)-nya rendah kemungkinan ada evisiensi capital risk. “Forward Linkage kita masih bisa ditingkatkan, hanya saja Backward Linkage untuk IT services kita masih rendah. Kalau kita bandingkan OM yang tinggi dengan IM-nya yang rendah, berarti ada efisiensi dari segi return capital / wage, artinya untuk melakukan investasi juga rendah,” ujar Kepala Badan Litbang tersebut. Ia juga menyarankan untuk menghitung dampak tenaga kerja dan pendapatan dengan menggunakan Backward dan Forward linkage.

Reza Septiawan, mengungkapkan bahwa peran TIK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam menumbuhkan ekonomi sosial salah satunya dengan melakukan standardisasi serta rekomendasi. “Saya berharap adanya suatu standard untuk melindungi produk dalam negeri kita secara halus, yaitu dengan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kita,” ujar peneliti di BPPT tersebut.

Sementara, Uka Wikarya menjelaskan mengenai ruang lingkup ICT yang meliputi manufaktur dan jasa komunikasi. “Jika dilihat dari cakupannya, ini tidak mencakup semua kegiatan ICT. Misalnya seperti hotel yang menggunakan jasa Telkomsel untuk jaringannya. Hal ini akan tidak tertangkap oleh Input Output (IO) karena dianggap sebagai bidang perhotelan bukan ICT,” ujar Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tersebut. Ia juga menjelaskan untuk menjawab masalah pertumbuhan Indonesia harus dirasiokan value added setiap tahunnya.

Pada kesempatan yang sama, Fadhilah Matar mengatakan struktur ekonomi harus didukung kuat. “Berdasarkan table IO, seharusnya struktur ekonomi didukung secara kuat, agar bisa menopang perekonomian.” Dijelaskan juga mengenai Elemen dasar Framework kebijakan pengembangan TIK yang meliputi; Ketersediaan infrastruktur TIK, Prosedur standar, Ketersediaan SDM yang terampil, dan Koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. “Pengembangan TIK memang bisa menjadi tools untuk meningkatkan ekonomi, namun bukan untuk menghapus kemiskinan. Bagaimana pihak swasta mau berinvestasi jika untuk membuka usaha di daerah harus mengurus sampai 14 izin dari berbagai Kementerian di pusat dan daerah,” ujar Kabag Program dan Kerjasama Sekretariat Badan Litbang SDM KemKominfo tersebut.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon II, III dan IV, dan para peneliti dan calon peneliti di lingkungan Puslitbang Aptika dan IKP serta perwakilan dari satuan kerja Aptika dan IKP, dengan n arasumber penelaah Basuki Yusuf Iskandar , Reza Septiawan, Uka Wikarya, dan Fadhilah Matar serta narasumber pendamping Djoni Hartono. (NM)

Jakarta – Puslitbang Aptika dan IKP telah mengadakan konsinyering penelitian “Kesiapan Pemerintah Provinsi terhadap penerapan ISO (International Organization for Standardization) 27001 dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik”, (22/9). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data penelitian “ Kesiapan Pemprov terhadap penerapan ISO 27001 dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ”, yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 Juni 2014, dengan lokasi di daerah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Surabaya, Bandung, dan Makassar.

Kegiatan konsinyasi penelitian tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Puslitbang Aptika dan IKP, Wiryanta . Hasil dari pengumpulan data di lapangan yang telah dilakukan ditemukan sejumlah fakta, di antaranya: Setiap daerah memiliki anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur, banyak hal yang diatur dalam ISO tersebut belum bisa diterapkan oleh penyelenggara sistem transaksi elektronik. Seperti: budaya kerja, keamanan fisik, infrastruktur, kebijakan internal, dan standar pelayanan. Lebih lanjut, KemKominfo perlu mengatur tentang kesiapan ISO 27001 dalam penerapan Sistem Transaksi Elektronik. Hal yang terpenting dari penerapan ISO 27001 adalah konsep perlindungan datanya.

Ahmad Budi Setiawan, mengatakan bahwa kajian ini merujuk ke ISO 27001, dan datanya diperoleh dari Ditjen Aptika KemKominfo. “ISO 2001 berkaitan dengan kebijakan, jadi data-datanya diambil dari indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan PeGi (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan Narasumber: Ashwin Sasongko, Bambang Heru Tjahjono, dan Basuki Yusuf Iskandar,” ujar peneliti muda tersebut.

Kegiatan Konsinyering “Kesiapan Pemerintah Provinsi terhadap penerapan ISO 27001 dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik” diadakan di hotel Mercure, dihadiri oleh eselon III, IV, peneliti, dan kandidat peneliti di lingkungan Puslitbang Aptika dan IKP. (NM)

Jakarta- Puslitbang Aptika dan IKP menyelenggarakan S eminar Hasil Penelitian B idang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dengan mengetengahkan 2 (dua) judul penelitian ya itu : pertama, “ Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Melalui Pemanfaatan TIK Di Perdesaan”, dengan nara sumber: Basuki Yusuf Iskandar, Kepala Badan Litbang SDM; Freddy H. Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik(IKP); Sumardjo, Ketua Program Studi pascasarjana S2 dan S3 bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, IPB; dan Fredian Tonny Nasdian, Departemen Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia(FEMA) IPB. Kedua, “Kajian tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Akses Informasi,” dengan nara sumber: Basuki Yusuf Iskandar, Kepala Badan Litbang SDM; Freddy H. Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik(IKP); Mariam F. Barata, Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika(APTIKA); dan Romi Satria Wahono, Dosen, peneliti dan technopreneur, serta Founder Ilmu Komputer . Kegiatan Seminar hasil penelitian ini merupakan rangkaian terakhir dari seluruh tahapan kegiatan penelitian dalam kerangka penyempurnaan laporan hasil penelitian.

Dalam sambutannya, Basuki Yusuf Iskandar mengatakan bahwa penelitian mengenai KIM merupakan research yang tidak menantang, sebaliknya penelitian mengenai perlindungan data pribadi lebih menarik. “Ini (KIM) research yang paling tidak menantang, karena dilihat dari segi intelektual, barang dan ide sudah ada, tinggal dievaluasi saja. Lebih menarik penelitian ke – 2 (dua) (Perlindungan data pribadi), bagaimana kita membuat suatu research yang ujungnya adalah suatu kebijakan,” ujar Kepala Badan Litbang SDM KemKominfo tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan bila dilihat dari segi substansi seharusnya UU policy dibuat bersamaan dengan UU KIP, sehingga ada spirit di dalamnya. Untuk melancarkan UU tersebut diperlukan keberanian dari pemerintah. “Yang namanya keterbukaan absolut itu tidak ada, tentunya ada data yang perlu ditutup (privacy). Di sinilah perlunya kajian untuk melindungi data yang harus dirahasiakan tersebut. “Badan Litbang SDM mendukung dan akan membantu mengenai urgensi perlindungan data pribadi, saya kira ini tugas kita bersama. Mengenai KIM, merupakan kajian yang diperlukan dalam hal substansi, sebagai evaluasi dalam penghujung kegiatan,” ujar Basuki Yusuf Iskandar.

Mengomentari mengenai KIM, Freddy H. Tulung mengatakan bahwa jika ingin berkontribusi dalam maintain policy, IKP perlu tambahan informasi. Ia juga mengungkapkan kesulitannya untuk menjadikan KIM sebagai masukan dalam policy. “Jika saat penyusunan proposal kami diikutsertakan, mungkin kami bisa merekomendasikan ke PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dianggap sukses. Namun kami kesulitan untuk menjadikan ini sebagai masukan dalam policy, karena ada penggalan judul penelitian yang dikunci, yaitu “Melalui Pemanfaatan TIK”. Bagaimana dengan KIM yang tidak berbasis TIK namun produktif? Apakah nantinya akan tetap dianggap tidak optimal pemanfaatannya?,” ujar Dirjen IKP tersebut.

Ia juga berharap KIM akan menjadi suatu kelompok yang bisa bertahan di masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah – masalah yang ada. Diharapkan juga ada follow-up berupa perbandingan dengan kebijakan lain yang memanfaatkan e ksistensi dari KIM.

Pada kesempatan yang sama, Ismail Cawidu mengomentari mengenai perlindungan data pribadi. Dikatakan bahwa keterkaitan UU KIP dengan rencana UU P erlindungan Data Pribadi memiliki urgensi untuk menjadi suatu UU. “Ini sangat mendesak karena stakeholder menganggap itu merupakan suatu yang sangat penting, sekarang tinggal dilakukan penelitian survei ke publik, seperti apa yang diinginkan dari draft rancangan UU ini,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas tersebut.

Sementara Romi Satrio Wahono mengatakan research perlindungan data pribadi sangat menarik, namun masih banyak yang perlu diperbaiki dari segi penulisannya. “Kajian ini menarik untuk diteliti karena secara umum kita perlu UU ini. Ini merupakan kajian ilmiah yang modelnya re ference. Dari segi penulisan masih perlu perbaikan. Seperti dari segi redaksional, konten, dan presentasi, disesuaikan dengan standar bakunya. Dalam penulisan tujuan dan kesimpulan juga harus sinkron,” ujar Founder Ilmukomputer.com, dan Praktisi IT tersebut.

”Seminar Penelitian Bidang IKP ” dilaksanakan pada 2 5 September 201 4, yang dihadiri oleh eselon III, IV, peneliti, calon peneliti beserta staf di lingkungan Balitbang SDM, dan perwakilan dari Ditjen APTIKA dan Ditjen IKP K emKominfo. (NM)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KARYA TULIS ILMIAH

SEMINAR DALAM RANGKA TEMU ALUMNI KE-5 DI YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar pengirim karya tulis ilmiah yang lulus seleksi dan berhak untuk menyajikan karya tulis ilmiah pada Seminar dalam rangka Temu Alumni Penerima Beasiswa Kementerian Kominfo tahun 2014:

Biaya akomodasi dan transportasi bagi para penyaji akan ditanggung oleh Panitia. akomodasi sudah disediakan untuk tanggal 6 s/d 8 Oktober 2014 (2 malam)  Bagi pengirim karya tulis ilmiah yang mengirimkan naskah karya ilmiah yang ditulis bersama dengan orang lain, biaya akomodasi dan transportasi yang ditanggung Panitia hanya bagi Penulis pertama. Bagi Para penyaji yang berada di luar Yogyakarta dihimbau untuk memesan tiket penerbangan PP (Non Garuda) atau Kereta Api  dan menyampaikan jumlah total biaya penerbangan kepada TPSDM untuk disetujui selambat – lambatnya 3 Oktober 2014. Panitia tidak akan me-reimburse biaya transportasi yang tidak disetujui oleh Panitia.

Saudara/i diharuskan untuk membuat presentasi berdasar karya tulis ilmiah yang dikirim dan mengirimkan kepada Panitia paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2014.

Mohon mengirimkan konfirmasi kehadiran ke email timpengembangansdm@gmail.com dengan subject Konfirmasi  Kehadiran Seminar dalam Rangka Temu Alumni Ke-5

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KARYA TULIS ILMIAH

SEMINAR DALAM RANGKA TEMU ALUMNI KE-5 DI YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar pengirim karya tulis ilmiah yang lulus seleksi dari Universitas Gadjah Mada dan berhak untuk menyajikan Karya Tulis Ilmiah pada Seminar dalam rangka Temu Alumni Penerima Beasiswa Kementerian Kominfo tahun 2014:

Biaya akomodasi dan transportasi bagi para penyaji akan ditanggung oleh Panitia. akomodasi sudah disediakan untuk tanggal 6 s/d 8 Oktober 2014 (2 malam)  Bagi pengirim karya tulis ilmiah yang mengirimkan naskah karya ilmiah yang ditulis bersama dengan orang lain, biaya akomodasi dan transportasi yang ditanggung Panitia hanya bagi Penulis pertama. Bagi Para penyaji yang berada di luar Yogyakarta dihimbau untuk memesan tiket penerbangan PP (Non Garuda) atau Kereta Api  dan menyampaikan jumlah total biaya penerbangan kepada TPSDM untuk disetujui selambat – lambatnya 3 Oktober 2014. Panitia tidak akan me-reimburse biaya transportasi yang tidak disetujui oleh Panitia.

Saudara/i diharuskan untuk membuat presentasi berdasar karya tulis ilmiah yang dikirim dan mengirimkan kepada Panitia paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2014.

“Daya saing nasional yang akan menentukan kelangsungan Bangsa Indonesia”, ungkap Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Dr. Basuki Yusuf Iskandar, MA, saat membuka kegiatan Fasilitasi Sertifikasi tenaga kerja muda berbasis SKKNI bidang keahlian “Junior Multimedia”, dan “Grafika Fundamental” yang dilakukan di Hotel G-Suites Hotel, Jl. Gubeng No. 43, Surabaya, pada 1 Oktober 2014. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu angkatan kerja muda, khususnya para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memperoleh sertifikat keahlian. Harapan yang ingin diraih, dalam jangka pendek mampu membantu tenaga kerja muda dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Sedangkan tujuan jangka panjang diharapkan mampu merubah sikap para pemuda untuk terus belajar, guna meningkatkan daya saing dan kompetensi, baik untuk kompetensi diri sendiri, maupun kompetensi lingkungan masyarakat, sebagai komponen penyusun daya saing nasional.

Prof. Dr. Gati Gayatri, Selaku Ketua panitia penyelenggara menyampaikan bahwa sasaran kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari dari 1-3 Oktober 2014 adalah terwujudnya SDM angkatan kerja muda bidang TIK yang memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan kompetensi standar yang dapat dimanfaatkan dalam mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk paparan berupa penjelasan materi uji kompetensi oleh Direktur LSP TIK Indonesia, selaku Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pelaksana Uji Kompetensi; dilanjutkan praktek Ujian Mandiri/ Pre-Assesment, dipandu oleh Tim Penguji/Asesor; dan diahiri dengan Uji Kompetensi/Assesment, yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Asesor di Tempat Uji Komeptensi (TUK) di LSP TIK, Jl. Pucang Anom Surabaya.

Peserta berjumlah 80 (delapan puluh) orang, yang terdiri dari para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang TIK dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja muda ini pada 2014 direncanakan dilaksanakan di 8 (delapan) lokasi, yakni telah dilaksanakan di Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya, sedangkan lokasi yang akan segera menyusul adalah Cikarang-Jawa Barat, Ciputat-Banten, Semarang, dan Medan, dengan total peserta sebanyak 480 orang.

Melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja muda ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah untuk membekali tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean yang akan segera dibelakukan pada tahun 2015. Sekaligus sebagai upaya sistematis peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional dalam negeri menuju daya saing yang unggul bagi pembangunan.

(Surabaya 2 Oktober 2014). Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Media Sosial untuk tujuan Pembangunan.

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pengelola Media Center dari Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemkot/Pemkab serta Instansi lainnya dengan target peserta sebanyak 60 orang. Bimtek dilaksanakan mulai tanggal 2 s.d. 3 Oktober 2012 bertempat di G Suites Hotel, Jl, Raya Gubeng no. 43, Surabaya Jawa Timur. Tujuan diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan mengenai peran TIK dalam mengelola media sosial, sedangkan sasaran/output yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman peserta akan pentingnya TIK dalam upaya pengelolaan media sosial untuk tujuan pembangunan. Sejak tahun 2009 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengimplementasikan modul pelatihan Esensi TIK untuk pimpinan pemerintahan dengan dua model yaitu sepenuhnya dari UN-APC ICT dan model gabungan dengan bimbingan pelatihan Government Chief Information Officer (G-CIO).

Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Dr. Ir. Basuki Jusuf Iskandar, dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Kepala Pusat Literasi dan Profesi Kominfo Prof Dr. Gati Gayatri, MA, menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan cepatnya perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dewasa ini, masih ada kesenjangan aksesibilitas terhadap teknologi tersebut. Di negara-negara Asia Pasifik pertumbuhan TIK telah mengalami perkembangan yang luar biasa, namun pada saat bersamaan banyak negara , terutama negara berkembang masih tertinggal dalam perkembangan TIK, yang disebabklan antara lain kurangnya infrastruktur, akses serta sumber pendanaan sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital. Lebih lanjut disampaikan bahwa era informasi saat ini kemudahan informasi telah merubah gaya hidup dan cara kerja. Ekonomi digital, ekonomi jaringan dan ekonomi pengetahuan menjadi “Ekonomi Baru”, yang ditandai dengan pergeseran dari produksi barang ke penciptaan ide. Hal itulah yang mendorong pemerintah di seluruh dunia semakin fokus pada TIK untuk Pembangunan.

Bertempat di ruang serbaguna BPPKI Bandung, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, telah dilaksanakan seminar internal peneliti BPPKI Bandung untuk tahun anggaran 2014. Seminar dihadiri oleh Kepala BPPKI Bandung, Drs. Parulian Sitompul, MA, Pejabat Struktural BPPKI Bandung, seluruh pejabat fungsional peneliti dan litkayasa, serta staf BPPKI Bandung. Pada kesempatan tersebut hadir sebagai nara sumber adalah Dr. Iriana Bakti, M.Si dari Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Pada kesempatan tersebut beliau juga memberikan penyegaran kembali mengenai penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Seminar internal peneliti BPPKI Bandung, secara resmi dibuka oleh kepala BPPKI Bandung. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa seminar tersebut dilakukan untuk memfasilitasi para peneliti BPPKI Bandung dalam meningkatkan kompetensinya. Seminar tersebut perlu terus dipertahankan dan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang karena sangat bermanfaat bagi peneliti.

Pada akhir seminar, Kepala BPPKI Bandung, di tempat yang sama juga memberikan pembinaan dan arahan  kepada seluruh pegawai berkaitan dengan akan dilaksanakannya acara publikasi hasil penelitian di Bogor pada tanggal 22 mendatang.

Kegiatan seminar internal peneliti BPPKI Bandung

Dr. Iriana Bakti, M.Si. sedang memberikan arahan dan masukan.

 Jakarta – Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika  menyelenggarakan Indonesia – Japan Joint Seminar on Informatics Researches and  Trends pada hari Rabu, tanggal 17 September  2014, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific,  Thamrin Jakarta, yang di hadiri 50 peserta dan diisi dengan presentasi 8 paper dalam  bentuk sesi diskusi paralel dan tanya jawab. Seminar ini merupakan satu rangkaian  kegiatan Penyusunan Buku ICT White Paper 2014 dan memiliki tujuan untuk  memberikan informasi dari hasil penelitian Balitbang SDM Kominfo maupun Graduate  School of Informatics Kyoto University dalam bidang informatics.

 Seminar dibuka oleh Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan  Informatika yaitu Bapak DR. Ir  Basuki Yusuf Iskandar  MA, beliau menyampaikan dengan adanya seminar ini Balitbang SDM berharap bisa melakukan kerja sama dengan Graduate School of Informatics Kyoto University, tidak hanya berupa Joint Seminar namun juga mengadakan Joint Research, melalui pendidikan pasca sarjana

Sebagai lembaga litbang bidang komunikasi dan informatika, BPPKI Yogyakarta terpacu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh stakeholder-nya. Upaya ini salah satunya ditempuh dengan menerapkan sistem manajemen mutu layanan dengan basis standar layanana ISO 9001:2008. Menurut Prof. Samin Prihatin, salah satu manfaat penting dalam penerapan ISO 9001:2008 adalah peningkatan kualitas SDM. Prof. Samin Prihatin adalah narasumber pada acara Sosisalisai ISO 9001:2008 bertempat di Aula BPPKI Yogyakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas serta prestasi kerja karyawan. Selain itu, beliau juga memaparkan secara umum tentang persyaratan untuk pengajuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang rencananya akan diterapkan di BPPKI Yogyakarta mulai Januari 2015. Hal ini senada dengan himbauan dari Bapak Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar. Beliau menghimbau agar satuan kerja (satker) di jajaran Kominfo untuk bisa segera mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan menerapkannya di satker masing-masing.

Acara ini diikuti seluruh pegawai BPPKI Yogyakarta. Semangat dan antusias pegawai BPPKI Yogyakarta sangat terlihat dengan adanya tanya jawab interaktif dari pegawai dan narasumber. Proses penyusunan dokumen ISO 9001:2008 sendiri akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini oleh tim khusus yang ditunjuk langsung oleh Kepala BPPKI Yogyakarta, Eka Handayani., SE., MM

Sosialisasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008