Salah satu program kegiatan BPPKI Yogyakarta di tahun 2014 ini adalah kegiatan penelitian dan pengembangan terkait kajian umpan balik. Kajian umpan balik merupakan program rutin yang telah dilaksanakan oleh hampir semua balai selama bertahun-tahun. Berkaca pada pelaksanaan 5 (lima) tahun terakhir, BPPKI Yogyakarta merasa bahwa kajian umpan balik yang dilakukan selama ini tidak memiliki relevansi yang signifikan terhadap tupoksi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, produk kajian umpan balik dinilai kurang bermanfaat bagi stakeholder baik Kominfo, pemerintah, industri, masyarakat, bahkan peneliti sendiri. Secara academic exercise, peneliti BPPKI Yogyakarta tidak dapat menilaikan karyanya karena tidak sesuai antara produk riset dengan kepakaran. Padahal saat ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengharuskan peneliti menghasilkan riset yang relevan dan berkualitas. Oleh karena itu, tahun 2014 merupakan tahun awal BPPKI Yogyakarta merevitalisasi program kajian umpan balik yang relevan dengan tupoksi Kemkominfo dan sesuai dengan Juklak serta Juknis Karya Ilmiah LIPI.
Kajian Umpan Balik di lingkungan BPPKI Yogyakarta berada dibawah koordinasi ruang lingkup kebijakan publik dengan payung besar “Kebijakan Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika”. Dan bulan Maret ini adalah bulan ketiga pelaksanaan kajian umpan balik kebijakan publik. Perlu diinformasikan, di bulan Januari telah diangkat kajian tentang kebijakan Kemkominfo terkait gerakan nasional internet sehat dan aman dalam membangun karakter dan budaya bangsa. Sedangkan di bulan Februari mengupas kajian tentang kebijakan penggunaan surat elektronik resmi pemerintah untuk menjamin keamanan transaksis informasi negara. Dengan demikian, telah dihasilkan 2 (dua) produk riset tentang kebijakan publik Kemkominfo (direncanakan akan ada 12 produk riset).
Untuk kajian umpan balik kebijakan publik bulan Maret, peneliti BPPKI Yogyakarta akan mengkaji konsep dan implementasi Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2010 pasal (3) tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK). Mencuatnya topik ini dilatarbelakangi oleh temuan Panja DPR RI Komisi I terkait belum terimplementasinya sistem monitoring sehingga pelaksanaan PLIK mengalami problematika di lapangan. Selain itu, dalam terminologi manajemen sistem informasi terdapat kerancuan dalam penggabungan kata “manajemen” dan “monitoring” yang dikhawatirkan akan menghambat implementasi program USO. Sedangkan dalam pasal (3) PM Kominfo No. 19/2010 telah menyebutkan bahwa setiap PLIK wajib terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BP3TI.
Topik ini menjadi bahan diskusi yang cukup hangat di kalangan peneliti BPPKI Yogyakarta pada Selasa, 4 Maret 2014. Sesuai prosedur pelaksanaan kajian umpan kebijakan publik, setiap topik yang diusulkan peneliti akan dibahas dalam pertemuan antara Peneliti dan Teknit Litkayasa sehingga akan memperkaya, mempertajam, dan memperdalam kajian. Dengan demikian, kajian tidak hanya relevan tetapi juga menjadi berkualitas. Kajian umpan balik kebijakan publik ini akan diselesaikan oleh masing-masing peneliti yang bertugas pada tanggal 15 setiap bulannya.
