Dari kiri ke kanan: Prof. Dr. Gati Gayatri, MA (Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi Kominfo), Aizirman Djusan, M.Sc. Econ (Kepala Badan Litbang SDM, Kemkominfo), Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA (Ketua Komisi Perencanaan Stratejik dan Sistem Informasi BNSP), dan Ir. Muhammad Najib, MBA (Ketua Komisi Lisensi BNSP).
Jakarta, 4 Maret 2013. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) turut berperan serta dalam program perluasan kesempatan kerja yang sedang digalakkan oleh Pemerintah, salah satunya melalui fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemkominfo. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo, Badan Litbang SDM, Kemkominfo, Prof. Dr. Gati Gayatri, MA, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, dalam Pembukaan Workshop I Fasilitasi Pembentukan LSP bidang Kominfo, di Hotel Grand Cemara, Senin, 4 Maret 2013.
Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari tersebut merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan Pembentukan LSP Bidang Kehumasan dan Bidang Penyiaran, yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini, dan dapat diluncurkan secara resmi bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar Akhir. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang pemangku kepentingan, yang merupakan perwakilan dari asosiasi profesi dan industri, para praktisi dan akademisi, serta unit instansi pemerintah di bidang terkait, hadir dalam diskusi panel yang menghadirkan 2 (dua) orang Narasumber dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yakni Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA (Ketua Komisi Perencanaan Stratejik dan Sistem Informasi) dan Ir. Muhammad Najib, MBA (Ketua Komisi Lisensi), dan dipandu oleh Dr. Udi Rusadi, MS, Peneliti Senior Badan Litbang SDM, Kemkominfo, sebagai moderator.
Menurut Kepala Badan Litbang SDM, Kemkominfo, Aizirman Djusan, M.Sc. Econ dalam sambutannya, pembentukan LSP bidang profesi Kehumasan dan Penyiaran merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena tingginya kebutuhan akan tenaga bidang penyiaran dan kehumasan, mengingat ada lebih dari 380 stasiun TV lokal yang telah mengajukan perizinan frekuensi siaran ke pemerintah, namun di sisi lain, belum ada LSP yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi di kedua bidang tersebut. Bila dilihat dari sisi penyedia SDM penyiaran, saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan program pendidikan bidang penyiaran, selain Sekolah Tinggi MMTC milik pemerintah diYogyakarta. Ketiadaan LSP menyebabkan tertundanya kelahiran tenaga-tenaga ahli yang bersertifikat di bidang profesi penyiaran dan kehumasan, meskipun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi acuan sudah ditetapkan sejak lama, masing-masing pada 2008 (Profesi Kehumasan), 2009 (Profesi Video Editor), dan 2010 (Profesi Penyiar dan Kameraman Televisi).
Penyelenggaraan Workshop I tersebut menargetkan terbentuknya pemahaman dan kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mulai membentuk kelompok kerja guna melengkapi semua dokumen dan persyaratan terkait dengan pendirian sebuah LSP. Dengan demikian, ditargetkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditindaklanjuti dengan Workshop II dan Seminar Akhir, sekaligus peresmian LSP bidang profesi Kehumasan dan Penyiaran yang memiliki cakupan tingkat nasional.
